*MUBES PEMUKA AGAMA UNTUK KERUKUNAN BANGSA*
( semoga menambah wawasan )
1. Atas prakarsa Prof. Dr. KH. M. Din Syamsuddin, Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa dpt terselenggara.
2. Prof. Din adalah Utusan Khusus Presiden utk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP).
3. Mubes itu berlangsung selama 3 hari di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta diikuti oleh sekitar 450an pemuka agama (250 diantaranya dari kalangan muslim).
4. Konon, acara ini adalah pertama kali dlm sejarah Republik Indonesia, sebuah mubes pemuka agama yg diikuti oleh 450an orang; jumlah yg besar.
5. Mubes membicarakan tujuh topik mengenai pandangan dan sikap umat beragama tentang: (1) NKRI berdasar Pancasila; (2) Bhineka Tunggal Ika; (3) pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan Konstitusi;
6. (4) prinsip-prinsip kerukunan antar umat beragama; (5) etika kerukunan intra agama; (6) penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah; (7) rekomendasi ttg faktor-faktor non agama yang mengganggu kerukunan antar umat beragama.
7. Diawali dengan sidang-sidang komisi se-agama, kemudian hasil-hasilnya diperdengarkan dlm pleno-pleno.
8. Semua agama sepakat bahwa NKRI berdasar Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah bentuk terbaik yang dimiliki bangsa ini.
9. Semua sepakat bahwa Pancasila di dalamnya mencerminkan nilai-nilai ajaran agama.
10. Saat pleno pandangan dan sikap umat beragama ttg pemerintahan yg sah hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi cukup hangat dan dinamis diskusinya.
11. Rumusan pandangan-pandangan dari umat beragama ternyata ada titik temunya. Dalam pandangan pemuka Konghucu pemerintahan yg tdk bisa mengemban amanat bisa dikoreksi, ibarat "pohon yg condong dirobohkan sekalian".
12. Dalam pandangan pemuka Katolik menekankan pada keharusan pemerintah menerjemahkan kemauan rakyat sbg kemauan tuhan.
13. Smntr dalam Islam ada konsep pemakzulan, yaitu pemimpin yang dianggap tdk mampu mengemban amanah, maka bisa dimakzulkan. Amanah menjadi kata kunci.
14. Itulah bbrp pandangan teologis dari berbagai agama yg mengemuka pada sesi ini. Tetapi semua sepakat bhw dlm konteks keindonesiaan, semua harus dilaksanakan dlm koridor konstitusi.
15. Pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan Konstitusi harus didukung untuk mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia.
16. Pada sesi kerukunan, ada beberapa tanggapan yang menarik. Salah satunya dari Prof. Dr. KH. Imam Suprayogo, mantan Rektor UIN Malang.
17. Beliau berkisah bhw pada saat jadi rektor pernah bbrp kali memberikan doktor honoris causa kepada non muslim. Dan bahwa UIN Malang dipercaya utk mengawal sertifikasi sekolah tinggi teologi budha. Ini bentuk kerukunan yang nyata.
18. Dalam sesi etika kerukunan, disepakati bahwa simbol-simbol & atribut-atribut keagamaan masing-masing hrs dipelihara kesuciannya, tdk boleh dicampur-adukkan.
19. Pemuka agama suatu agama tidak boleh mencampuri urusan internal agama lain. Masalah internal biarlah diselesaikan secara internal agama.
20. Contoh, ttg Ahmadiyah, itu internal umat Islam. MUI berpendapat bhw Ahmadiyah berada di luar agama Islam krn mengakui adanya nabi baru stlh Nabi Muhammad SAW.
21. Pemuka agama Nasrani tidak boleh mencampurinya, meskipun misalnya dengan dalih HAM. Inilah contoh etika kerukunan.
22. Agama lain tdk boleh mencampuri atau sekedar mengomentari wilayah internal agama lain, dalam konteks ini etika kerukunan diletakkkan, kata Pak Din.
23. Saat sesi ttg penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah, diskusinya rame juga. Tapi, tetap hangat dan cair.
24. Mengemuka dalam forum bahwa di Bali sebagian warga muslim kesulitan mencari tanah utk pemakaman. Di Maluku, ada pembakaran masjid.
25. Sebaliknya, masjid-masjid kita juga disorot krn terlalu bising tdk pada tempatnya, sehingga mengganggu lingkungan.
26. Betul juga, krn sekarang akad nikah di masjid pun pakai speaker luar. Pagi, siang, sore dan malam speaker luar terus berbunyi. Ini menjadi kritik utk kita yg muslim.
27. SKB Tiga Menteri / PMB ttg pendirian rumah ibadah menjadi topik serius yg dibahas. Semua pemuka agama sepakat PMB harus dinaikkan levelnya menjadi UU.
28. Hanya Kristen yang berpendapat tdk perlu jadi UU, cukup Perpres saja. Karena tdk ada kesepakatan, maka bahasan ini "mauquf" (ditunda pembahasannya kembali smp mencapai kesepakatan bersama).
29. Sempat ada sedikit ketegangan antara pemuka Budha dan pemuka Konghucu tentang Klenteng. Kata Konghucu, di Singkawang Kalbar bnyk Klenteng berubah jadu Vihara. Mengapa bisa begitu?
30. Pak Din sangat bijak, keduanya ditenangkan agar tdk dibahas di forum, dan ia berjanji untuk memediasi pembahasan khusus masalah ini.
31. Penggunaan atribut keagamaan juga disoroti: semua sepakat bahwa tdk boleh menggunakan atribut menyerupai agama lain spy umat tdk bingung.
32. Kata Pak Din: Sesuatu yang berbeda jangan dipaksa disamakan; akan tetapi sesuatu yg bisa disamakan hrs bisa dikerjasamakan.
33. Mnrt saya, forum ini sangat legitimated, bukan saja krn mubes ini diikuti oleh pemuka agama dlm jumlah sangat besar. Tapi juga diikuti tokoh2 yg punya kapasitas dan kompetensi mumpuni, bukan orang awam biasa. Maka, rumusan hasilnya bisa diserahkan ke pemerintah dan DPR utk selanjutnya digodog menjadi UU.
34. Tetapi, yang jelas, kata Pak Din: Ini diskusi dari hati ke hati krn menyangkut masa depan bangsa, jadi semangatnya adalah kerukunan.
35. Bravo Pak Din yg telah memprakarsai acara mubes ini. Sesuatu yg amat sangat penting bagi kelangsungan kehidupan kebangsaan ke depan.
36. Inilah kerja cerdas merawat kemajemukan bangsa Indonesia, agar NKRI tetap utuh. Pak Din bilang: Rukun dan Bersatu, Kita Maju.
37. Oiya, inilah cara seorang santri mengungkapkan cintanya pada negeri. Pak Din itu santri tulen, karena ia alumni Pondok Modern Darussalam Gontor.
38. Bahkan, dari kalangan Islam yg ikut di mubes itu, saya amati sebagian besar adalah kalangan santri; ada kiai pesantren, profesor, rektor dll yg mereka semua adalah alumni pesantren.
39. Maka, klo masih ada yang meragukan kecintaan santri pada NKRI, berarti ia sendiri yg tdk paham.
@ARM
Jakarta, 25 Jumada I 1439
11 Februari 2018
Copy dari sebelah... 😊😊
( semoga menambah wawasan )
1. Atas prakarsa Prof. Dr. KH. M. Din Syamsuddin, Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa dpt terselenggara.
2. Prof. Din adalah Utusan Khusus Presiden utk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP).
3. Mubes itu berlangsung selama 3 hari di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta diikuti oleh sekitar 450an pemuka agama (250 diantaranya dari kalangan muslim).
4. Konon, acara ini adalah pertama kali dlm sejarah Republik Indonesia, sebuah mubes pemuka agama yg diikuti oleh 450an orang; jumlah yg besar.
5. Mubes membicarakan tujuh topik mengenai pandangan dan sikap umat beragama tentang: (1) NKRI berdasar Pancasila; (2) Bhineka Tunggal Ika; (3) pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan Konstitusi;
6. (4) prinsip-prinsip kerukunan antar umat beragama; (5) etika kerukunan intra agama; (6) penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah; (7) rekomendasi ttg faktor-faktor non agama yang mengganggu kerukunan antar umat beragama.
7. Diawali dengan sidang-sidang komisi se-agama, kemudian hasil-hasilnya diperdengarkan dlm pleno-pleno.
8. Semua agama sepakat bahwa NKRI berdasar Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah bentuk terbaik yang dimiliki bangsa ini.
9. Semua sepakat bahwa Pancasila di dalamnya mencerminkan nilai-nilai ajaran agama.
10. Saat pleno pandangan dan sikap umat beragama ttg pemerintahan yg sah hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi cukup hangat dan dinamis diskusinya.
11. Rumusan pandangan-pandangan dari umat beragama ternyata ada titik temunya. Dalam pandangan pemuka Konghucu pemerintahan yg tdk bisa mengemban amanat bisa dikoreksi, ibarat "pohon yg condong dirobohkan sekalian".
12. Dalam pandangan pemuka Katolik menekankan pada keharusan pemerintah menerjemahkan kemauan rakyat sbg kemauan tuhan.
13. Smntr dalam Islam ada konsep pemakzulan, yaitu pemimpin yang dianggap tdk mampu mengemban amanah, maka bisa dimakzulkan. Amanah menjadi kata kunci.
14. Itulah bbrp pandangan teologis dari berbagai agama yg mengemuka pada sesi ini. Tetapi semua sepakat bhw dlm konteks keindonesiaan, semua harus dilaksanakan dlm koridor konstitusi.
15. Pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan Konstitusi harus didukung untuk mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia.
16. Pada sesi kerukunan, ada beberapa tanggapan yang menarik. Salah satunya dari Prof. Dr. KH. Imam Suprayogo, mantan Rektor UIN Malang.
17. Beliau berkisah bhw pada saat jadi rektor pernah bbrp kali memberikan doktor honoris causa kepada non muslim. Dan bahwa UIN Malang dipercaya utk mengawal sertifikasi sekolah tinggi teologi budha. Ini bentuk kerukunan yang nyata.
18. Dalam sesi etika kerukunan, disepakati bahwa simbol-simbol & atribut-atribut keagamaan masing-masing hrs dipelihara kesuciannya, tdk boleh dicampur-adukkan.
19. Pemuka agama suatu agama tidak boleh mencampuri urusan internal agama lain. Masalah internal biarlah diselesaikan secara internal agama.
20. Contoh, ttg Ahmadiyah, itu internal umat Islam. MUI berpendapat bhw Ahmadiyah berada di luar agama Islam krn mengakui adanya nabi baru stlh Nabi Muhammad SAW.
21. Pemuka agama Nasrani tidak boleh mencampurinya, meskipun misalnya dengan dalih HAM. Inilah contoh etika kerukunan.
22. Agama lain tdk boleh mencampuri atau sekedar mengomentari wilayah internal agama lain, dalam konteks ini etika kerukunan diletakkkan, kata Pak Din.
23. Saat sesi ttg penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah, diskusinya rame juga. Tapi, tetap hangat dan cair.
24. Mengemuka dalam forum bahwa di Bali sebagian warga muslim kesulitan mencari tanah utk pemakaman. Di Maluku, ada pembakaran masjid.
25. Sebaliknya, masjid-masjid kita juga disorot krn terlalu bising tdk pada tempatnya, sehingga mengganggu lingkungan.
26. Betul juga, krn sekarang akad nikah di masjid pun pakai speaker luar. Pagi, siang, sore dan malam speaker luar terus berbunyi. Ini menjadi kritik utk kita yg muslim.
27. SKB Tiga Menteri / PMB ttg pendirian rumah ibadah menjadi topik serius yg dibahas. Semua pemuka agama sepakat PMB harus dinaikkan levelnya menjadi UU.
28. Hanya Kristen yang berpendapat tdk perlu jadi UU, cukup Perpres saja. Karena tdk ada kesepakatan, maka bahasan ini "mauquf" (ditunda pembahasannya kembali smp mencapai kesepakatan bersama).
29. Sempat ada sedikit ketegangan antara pemuka Budha dan pemuka Konghucu tentang Klenteng. Kata Konghucu, di Singkawang Kalbar bnyk Klenteng berubah jadu Vihara. Mengapa bisa begitu?
30. Pak Din sangat bijak, keduanya ditenangkan agar tdk dibahas di forum, dan ia berjanji untuk memediasi pembahasan khusus masalah ini.
31. Penggunaan atribut keagamaan juga disoroti: semua sepakat bahwa tdk boleh menggunakan atribut menyerupai agama lain spy umat tdk bingung.
32. Kata Pak Din: Sesuatu yang berbeda jangan dipaksa disamakan; akan tetapi sesuatu yg bisa disamakan hrs bisa dikerjasamakan.
33. Mnrt saya, forum ini sangat legitimated, bukan saja krn mubes ini diikuti oleh pemuka agama dlm jumlah sangat besar. Tapi juga diikuti tokoh2 yg punya kapasitas dan kompetensi mumpuni, bukan orang awam biasa. Maka, rumusan hasilnya bisa diserahkan ke pemerintah dan DPR utk selanjutnya digodog menjadi UU.
34. Tetapi, yang jelas, kata Pak Din: Ini diskusi dari hati ke hati krn menyangkut masa depan bangsa, jadi semangatnya adalah kerukunan.
35. Bravo Pak Din yg telah memprakarsai acara mubes ini. Sesuatu yg amat sangat penting bagi kelangsungan kehidupan kebangsaan ke depan.
36. Inilah kerja cerdas merawat kemajemukan bangsa Indonesia, agar NKRI tetap utuh. Pak Din bilang: Rukun dan Bersatu, Kita Maju.
37. Oiya, inilah cara seorang santri mengungkapkan cintanya pada negeri. Pak Din itu santri tulen, karena ia alumni Pondok Modern Darussalam Gontor.
38. Bahkan, dari kalangan Islam yg ikut di mubes itu, saya amati sebagian besar adalah kalangan santri; ada kiai pesantren, profesor, rektor dll yg mereka semua adalah alumni pesantren.
39. Maka, klo masih ada yang meragukan kecintaan santri pada NKRI, berarti ia sendiri yg tdk paham.
@ARM
Jakarta, 25 Jumada I 1439
11 Februari 2018
Copy dari sebelah... 😊😊
No comments:
Post a Comment